Lombok barat – NajwaNews.com – Pengurus besar Koalisi Bersama Rakyat Provinsi Nusa Tenggara barat (Kobar NTB) meminta pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten lombok barat dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak.
Predisen Kobar NTB, Nurdin Anka mengatakan keterlibatan berbagai elemen di dalam Muscab ini sangat penting agar setiap suara dapat didengar dan diakomodir dengan baik. “Apabila Muscab dilaksanakan secara terbuka, semua pihak yang berkepentingan, baik pengurus, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif,” terang Nurdin.
Menurut Nurdin, Salah satu alasan utama mengapa transparansi harus diutamakan adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap PMI. Sebagai organisasi kemanusiaan yang berfungsi untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat, PMI harus menunjukkan bahwa setiap proses pemilihan dan keputusan di dalamnya dilakukan dengan adil dan tidak ada kepentingan tersembunyi.
“Ini juga akan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh PMI,” ujarnya.
Dalam konteks Muscab yang akan datang, Pria yang juga merupakan Ketua Persatuan Donor Darah Desa Kuripan itu mengaku heran pengurus PMI Lombok Barat (Lobar) belum berkoordinasi dengan Pengurus PMI Provinsi NTB. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama jika dibandingkan dengan pengurus lainnya seperti Sumbawa, Lombok Timur, dan Kota Bima, yang sudah melakukan langkah-langkah persiapan secara kooperatif.
“Ketiadaan koordinasi ini tidak hanya bisa menghambat jalannya Muscab, tetapi juga dapat berakibat pada minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat,” paparnya.
Kurangnya komunikasi ini bisa berdampak besar, tidak hanya dalam hal partisipasi, tetapi juga dalam pemahaman dan implementasi program-program kemanusiaan yang akan dihasilkan dari Muscab. Jika pengurus Lobar tidak mendengarkan masukan dari Pengurus Daerah, hasil dari Muscab tersebut mungkin tidak akan representatif dan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota.
Tidak hanya menyoroti kegiatan Muscab PMI, Pihaknya juga menyinggung laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana PMI selama periode sebelumnya. Nurdin menekankan pentingnya masyarakat mengetahui seperti apa PMI ini mengelola Anggarannya. Ia juga menyarankan agar PMI terbuka dan transparan
“Setiap Muscab, pengurus diwajibkan membacakan laporan pertanggungjawaban, Kami juga ingin tau laporan pertanggung jawaban dana hibah dan dana dana lain yg di kelola PMI LOBAR,” tandasnya.
Nurdin memiliki harapan besar agar marwah PMI tetap terjaga. Upaya untuk menjaga integritas organisasi sangatlah penting, terutama di tengah berbagai tantangan yang ada. Dalam konteks ini, membangun komunikasi yang berkesinambungan antara pengurus dan seluruh anggota sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan misi kemanusiaan kita dapat tercapai dengan baik.
“Saya juga mengingatkan bahwa perlu sikap kritis terhadap kepentingan pribadi dalam organisasi. Tidak seharusnya ada pengurus yang mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap PMI dan mengurangi efisiensi dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan,” Tutupnya. (Red)
KOBAR NTB mendesak agar Muscab PMI Lobar dilaksanakan secara terbuka dan transparan untuk memastikan bahwa proses pemilihan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta untuk menjaga integritas dan kredibilitas PMI di mata masyarakat.
Rencana Muscab PMI Lobar dianggap akan dilaksanakan secara tertutup karena pengurus Lobar belum berkoordinasi dengan Pengurus PMI Provinsi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam proses pemilihan.
Pelaksanaan Muscab secara tertutup dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan anggota PMI, serta menciptakan ketidakpuasan di antara anggota yang merasa suaranya tidak didengar, sehingga berdampak negatif pada hubungan antara pengurus dan masyarakat.
KOBAR NTB berencana untuk mendorong transparansi dalam Muscab PMI Lobar dengan mengingatkan pentingnya koordinasi antara pengurus cabang dan pengurus daerah, serta menekankan kepatuhan terhadap AD-ART PMI yang mengharuskan adanya keterlibatan pengurus tingkat lebih tinggi.
(NajwaNews.com/Red)
